shine on

shine on
lestari bumi bukanlah mimpi

Selamat Datang

Wilujeng Sumping, Sugeng Rawuh, Welcome......

Mengenai Saya

Foto saya
Kuningan, Jawa barat, Indonesia
Iwan Mulyawan, M.Sc jebolan Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Prodi Geografi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Sekarang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah... Suka berdiskusi tentang isue-isue wilayah yang aktual demi pengembangan keilmuan dalam wacana kewilayahan

Selasa, 01 Februari 2011

Population Distribution, Urbanization and Internal Migration

A. Population distribution and sustainable development. The process of urbanization is intrinsic to economic and social development and, in consequence, both developed and developing countries are in the process of shifting from predominantly rural to predominantly urban societies. The objective is to foster a more balanced distribution of population by promoting sustainable development in both major sending and receiving areas. Such development should be ecologically sound and promote economic, social and gender equity. A related aim is to reduce the various factors that push people to migrate. These include, among others, the inequitable allocation of development resources, the use of inappropriate technologies, and the lack of access to available land. Countries should adopt strategies that encourage the growth of small or medium-sized urban centres and seek to develop rural areas. In order to develop rural areas, Governments should actively support access to landownership and to water resources, especially for family units and should also make or encourage investments for increased rural productivity.
B. Large urban agglomerations. In many countries, a single city dominates the urban system. This poses specific economic, social and environmental challenges. But large urban agglomerations often also represent the most dynamic centres of economic and cultural activity. The objective is to help countries better manage these large urban agglomerations in order to improve the security and quality of life of both the rural and urban poor. The text calls on Governments to increase the capacity and competence of city and municipal authorities to manage urban development and to respond to the needs of all citizens. It also urges them to give migrants, especially females, greater access to work, credit, basic education, health services, child-care centres and vocational training. In order to finance the needed infrastructure and services in a balanced manner, it is recommended that government agencies, bearing in mind the interests of the poor segments of society, consider introducing equitable cost-recovery schemes and other measures to increase revenues.
C. Internally displaced persons. The objective is to offer adequate protection and assistance to persons displaced within their own countries, particularly women, children and the elderly, and to find solutions to the root causes of their displacement, with a view to preventing it in the future, and to facilitate their return or resettlement. The document further seeks to put an end to all forms of forced migration, including "ethnic cleansing". Countries are called upon to address the causes of internal displacement, including environmental degradation, natural disasters, armed conflict and forced resettlement, and to establish the necessary mechanisms to protect and assist displaced persons. It further calls for measures to ensure that internally displaced persons receive basic education, employment opportunities, vocational training and basic health-care services, including reproductive health services and family planning. Measures should also be taken, at the national level with international cooperation, as appropriate, in accordance with the Charter of the United Nations, to find lasting solutions to questions related to internally displaced persons, including their right to voluntary and safe return to the home of origin.


Terjemahan
Distribusi Penduduk, Urbanisasi, dan Migrasi Internal

A.Distribusi penduduk dan pembangunan yang berkelanjutan.
Proses urbanisasi adalah hakiki pada pembangunan sosial dan ekonomi, karena itu, baik negara maju maupun negara sedang berkembang sedang dalam proses pergeseran dari yang dominan perdesaan menuju masyarakat perkotaan. Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan distribusi penduduk yang lebih seimbang dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan pada area pengiriman dan penerimaan yang utama. Pembangunan yang seperti itu harus secara ekologi memperdengarkan dan mempromosikan ekonomi, sosial, dah kesetaraan gender. Tujuan terkait adalah untuk mengurangi berbagai faktor yang mendorong orang untuk bermigrasi. Ini meliputi, diantaranya, alokasi sumber daya pembangunan yang tidak adil, penggunaan teknologi yang tidak sesuai, dan kurangnya akses ke lahan yang tersedia. Negara-negara perlu mengadopsi strategi yang mendorong pertumbuhan pusat kota kecil atau pusat kota menengah dan mencari cara untuk mengembangkan area perdesaan. Dalam rangka mengembangkan area perdesaan, pemerintah perlu secara aktif mendukung akses kepemilikan lahan dan sumber daya air, terutama untuk unit keluarga dan perlu juga membuat atau mendorong investasi untuk meningkatkan produktivitas perdesaan.

B.Pengelompokan penduduk kota yang besar.
Di banyak negara, sebuah kota tunggal mendominasi sistem perkotaan. Hal ini memperagakan ekonomi yang lebih spesifik, tantangan sosial dan lingkungan. Tapi pengelompokan kota yang besar sering juga menghadirkan pusat yang dinamis dari aktivitas ekonomi dan budaya. Tujuannya untuk membantu negara-negara mengatur dengan lebih baik pengelompokan penduduk kota yang besar dalam rangka meningkatkan keamanan dan kualitas hidup penduduk miskin perdesaan dan perkotaan. Teks menyebut pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan wewenang kota dan kotapraja untuk mengatur pembangunan perkotaan dan merespon kebutuhan semua warga negara. Juga menghimbau untuk memberi para migran, khususnya perempuan, akses yang lebih besar untuk bekerja, kredit, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, pusat perlindungan anak dan pelatihan kejuruan. Dalam rangka membiayai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dengan cara yang seimbang, direkomendasikan bahwa para agen pemerintah mengingat ketertarikan golongan masyarakat miskin, mempertimbangkan pengenalan pola biaya perbaikan yang layak dan tindakan lain untuk meningkatkan pendapatan.

C.Pengungsi secara internal.
Tujuannya adalah untuk menawarkan perlindungan dan bantuan yang cukup pada orang-orang terlantar dalam negara mereka, terutama wanita, anak-anak dan yang lebih tua, dan untuk mencari solusi dari penyebab utama perpindahan mereka, dengan maksud untuk mencegah hal ini di masa depan, dan untuk memudahkan kembalinya mereka atau transmigrasi. Lebih lanjut dokumen ini mencari cara untuk mengakhiri semua bentuk migrasi yang dipaksakan, termasuk “pemberantasan suku/ etnis”. Negara-negara diserukan untuk menunjuk penyebab perpindahan internal, termasuk penurunan kondisi lingkungan, bencana alam, konflik bersenjata dan transmigrasi terpaksa, dan untuk menetapkan mekanisme yang perlu untuk melindungi dan membantu orang-orang terlantar. Lebih lanjut meminta tindakan untuk memastikan orang-orang yang berpindah secara internal menerima pendidikan dasar, peluang ketenagakerjaan, latihan kejuruan dan pelayanan perlindungan kesehatan dasar, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Pengukuran perlu dilakukan di level nasional dengan kerja sama internasional, sesuai dengan Piagam PBB, untuk menemukan solusi pertanyaan yang kekal sehubungan dengan orang-orang yang berpindah secara internal, termasuk hak untuk sukarela dan aman saat kembali ke rumah asal.

---dari berbagai sumber----